Sejak Rabu 16 Maret 2011, sebuah kapal Indonesia, Sinar Kudus dibajak oleh 50 perompak Somalia. Kapal milik PT Samudera Indonesia itu dihadang di timur laut Pulau Socotra.
Bahkan, para perompak bersenjata menggunakan Sinar Kudus untuk menyerang kapal Liberia. Namun aksi bajak laut itu gagal setelah baku tembak dengan petugas keamanan.
Sudah hampir sebulan, nasib 20 Anak Buah Kapal (ABK) Sinar Kudus milik PT Samudera Indonesia yang dibajak masih terkatung-katung. Bahkan, dikabarkan sebagian ABK sedang menderita sakit parah.
dari kejadian itu, pihak keluarga nahkoda kapal, Slamet Juari, pun sudah meminta kepada Presiden SBY agar segera menyelamatkan para awak kapal dari tangan para perompak. Tidak hanya itu, masyarakat luas melalui Tweeter pun sudah menyuarakan agar korban perompakan itu menjadi perhatian pemerintah.
Tapi apa yang terjadi? Sampai saat ini tidak ada tindakan nyata dari pemerintah. Hingga akhirnya keluarga sang nahkoda berniat menemui Presiden SBY untuk menindak lanjuti masalah yang menimpa ayah mereka.
Kelambanan pemerintah menangani para perompak ini berbuah pahit. Para perompak semakin menaikkan angka tebusan dari nilai awal yang diminta sebesar 2,3 juta dolar AS, mereka menaikkannya menjadi 2,4 juta dolar AS atau Rp 24 miliar, dan kini mereka menuntut tebusan 3,5 juta dolar AS atau sekitar Rp 35 miliar.
Belum ada tanggapan resmi soal tuntutan tersebut. Sementara kondisi para korban semakin memprihatinkan. Kabar itu disampaikan Rezky Judiana, anak sang nahkoda kapal, Slamet Juari setelah berkomunikasi dengan ayahnya.
“Kabar terakhir yang saya dapat dari papa, beliau bilang baik dan aman, tapi ada 12 ABK-nya yang sakit, bahkan ada yang sakitnya parah,” kata Rezky, Minggu (10/4/2011).
Rezky juga mengungkapkan, persediaan obat dan makanan di kapal Sinar Kudus telah menipis. Tidak hanya itu, para perompak juga membatasi makan dan minum untuk para ABK. “Waktu kami bicara, papa saja bilang belum makan,” katanya.
Rezky juga tidak mengerti dengan sikap pemerintah yang sepertinya tidak peduli dengan nasib ayah dan para ABK tersebut. Padahal, Rezky telah mengirimkan surat secara khusus kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang isinya meminta agar pemerintah peduli dan berusaha membebaskan para korban yang juga WNI itu dari tangan bajak laut. Namun, hingga kini, belum ada tanggapan terhadap surat yang dikirimkan Rezky tersebut.
“Yang dibutuhkan papa sekarang adalah segera putuskan harga nego bayaran untuk penyanderaan tersebut,” kata Rezky.
Menurut Rezky, dari kabar yang diterima papanya, sampai saat ini belum ada perubahan yang signifikans atas kondisi di sana. Walaupun Presiden SBY telah menginstruksikan sejumlah menteri untuk menyelesaikan masalah ini.
Ini adalah surat Rezky untuk Presiden SBY:
Assalamualaikum Pak Presiden,
Melalui jejaring media ini, saya Rezky (Kiki), seorang mahasiswi. Saya memiliki permohonan, untuk Bapak membaca pesan ini..
Ayah saya (Slamet Juari) dan 19 ABK sudah sebulan menjadi korban penyanderaan perompak Somalia, sejak tanggal 16 Maret 2011.
Sampai sekarang mereka pun masih di tengah perairan dengan persediaan makanan yang menipis. Saya hanya ingin suatu kebijakan dari Indonesia untuk membebaskan Ayah dan 19 ABK nya.
Saya berfikir Indonesia lambat dalam menangani masalah ini, entah itu adalah pemikiran saya yang salah, atau mungkin, diam adalah sebuah strategi.
Setiap hari pasti kami berdoa, namun sampai kapan menunggu tanpa bertindak? Disamping itu, akan makan apa mereka nanti?
Maaf apabila ada kata-kata yang salah, saya hanya ingin Ibu dan keluarga tidak menangis lagi..Wassalamualaikum
Permintaan agar pemerintah segera bertindak tidak hanya muncul dari keluarga nahkoda kapal, tapi juga masyarakat umum melalui jejaring sosial.
Di Twitter, para Tweeps asal Indonesia bergabung dalam hashtag #freeABKSinarKudus. “Ayo ngebantu #freeABKSinarKudus biar jadi trend topic, biar didenger,” ujar tweep bernama @Vendrut.
Pengguna Twitter menilai pemerintah sangat lambat bertindak. “Respon pemerintah lambat banget #freeABKSinarKudus,” ujar pengguna Twitter bernama Ibam Tralala.
Dukungan terhadap para awak yang disandera juga muncul di jejaring sosial Facebook. Setidaknya ada tiga laman di Facebook, yakni “Galang Dukungan Bebaskan ABK Kapal SINAR KUDUS yang dibajak,” laman “Gerakan Dukung TNI Bebaskan Sandera Awak Kapal Sinar Kudus Indonesia” dan laman “Gerakan Rakyat Dukung TNI Bebaskan Sandera Awak Kapal Sinar Kudus” dengan 4 orang yang menyukai.
Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa sampai sejauh ini masih tetap enggan mengungkap strategi yang ditempuh pemerintah untuk membebaskan para korban pembajakan. “Saya tidak akan memberikan pernyataan apapun terkait hal ini yang kemungkinan dapat membahayakan nasib para tawanan,” ujar Natalegawa.
Namun, Juru Bicara Kementrian Luar Negeri Michael Tene mengaku masih bekerja membebaskan ke-20 ABK Sinar Kudus tersebut. “Dari sejak awal pemerintah Indonesia telah serius mengupayakan langkah-langkah untuk pembebaskan mereka,” kata Tene, Sabtu (9/4/2011).
Menurut Michael, pemerintah masih belum bisa memberikan pernyataan apapun, demi keselamatan WNI yang masih di tangan para perompak. “Kita masih terus mencari jalan yang terbaik,” aku Michael.
Kapal itu dihadang di timur laut Pulau Socotra dan hingga kini belum jelas nasibnya. Kapal Indonesia tersebut kemudian digunakan para pembajak untuk menyerang kapal Liberia. Namun aksi bajak laut itu gagal setelah adu tembak dengan petugas keamanan.
Kredibilitas pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono tengah diuji dengan kasus penyanderaan 20 ABK MV Sinar Kudus di perairan Somalia. Apabila pemerintah berhasil membebaskan warganya, maka dapat dipastikan kredibilitaskan akan mendapat pengakuan baik dari publik di dalam negeri maupun dunia internasional.
Oleh karena itu, kata pakar hubungan internasional Profesor Hikmahanto Juwana,”Sebaiknya bawahan Presiden sigap mengambil tindakan. Tidak perlu defensif atau saling melempar tanggung jawab, bahkan berwacana. Bila tidak Presidenlah yang akan menuai kritik dari publik,” ujarnya kepada okezone di Jakarta, Senin (11/4/2011).
Dalam kaitan ini instansi yang bertanggungjawab tidak boleh menunggu sampai ada korban jiwa. Baik karena ulah penyandera atau karena kekurangan logistik dan obat-obatan.
Prof Hikmahanto mengemukakan ada empat hal yang harus dilakukan pemerintah Indonesia yang diwakili Kementerian Luar Negeri. Pertama, memimpin dan menentukan langkah-langkah untuk pembebasan para ABK yang disandera.
Kedua, mengetahui status negosiasi yang dilakukan oleh Samudera Indonesia sebagai pemilik NV Sinar Kudus dengan para pembajak. Dalam langkah ini perlu diketahui kemampuan PT Samudera Indonesia dengan pihak asuransinya untuk membayar uang tebusan sebesar USD 3,5 juta.
Ketiga memastikan tidak adanya saling lempar tanggung jawab yang berakibat tertundanya proses pembebasan mengingat setiap menit mempunyai arti dalam pembebasan para ABK.
Keempat, Perwakilan Indonesia di Somalia harus segera menyiapkan langkah-langkah antisipatif ketika ada pembebasan para ABK. Perwakilan harus melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah setempat. Bahkan juga harus dipikirkan status dari kapal yang dirompak. Apakah akan melanjutkan perjalanan dengan awak baru atau kembali ke Indonesia.
Terakhir, sambung dia, pemerintah harus mengkomunikasikan berbagai informasi yang tidak bersifat rahasia kepada masyarakat. Ini perlu dilakukan agar publik bisa memahami bahwa pemerintah melakukan upaya yang maksimal dalam upaya pemebebasan warga negaranya. Jangan sampai 25 hari sejak perompakan terjadi, pemerintah terkesan tidak banyak melakukan berbagai upaya di mata publik.
Dalam upaya melindungi warga negara komunikasi ke publik penting agar publik merasa tenteram bahwa mereka memilki pemerintah yang menjalankan amanah konstitusi yaitu melindungi segenap rakyat Indonesia.
“Para pembantu Presiden sudah selayaknya mendukung komitmen Presiden untuk lebih berpihak pada rakyat. Dengan begitu rakyat akan bangga pada Presidennya dan Presidenpun tidak akan marah pada para pembantunya,” tegasnya.
sumber: monitorindonesia.com dan news.okezone.com
